PKBpedia.com - Gembar-gembor pemberdayaan IKM/UMKM lokal dalam pengadaan barang Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang senilai puluhan miliar terus digaungkan Pemprov NTB. Salah satu produk lokal yang dibanggakan yakni Minyak Goreng.
Namun belakangan muncul suara sumbang iringi minyak goreng itu. Dugaan liar mulai dari kemungkinan mengemas ualng minyak sawit curah hinnga produk yang belum melalui uji keamanan pangan BPOM.
Karena itulah sejumlah Anggota DPRD NTB buka suara meminta Pemprov NTB terbuka. Terutama soal proses pengadaan barang. Bagaimana proses pengadaan, berapa harga pembelian hingga UMKM mana saja yang barangnya dibeli pemerintah.
“Idealnya begitu (sebaiknya di buka data IKM/UMKM penerima proyek)” kata Anggota DPRD NTB Fraksi PKB Akhdiansyah, Kemarin (19/4).
Langkah membuka data IKM/UMKM dilibatkan dalam penyediaan logistik JPS akan membuat segala dugaan jadi terang. Sehingga yang tidak puas dengan program JPS pemerintah bisa mengklarifikasi langsung kebenaran harga dan keaslian produk lokal itu. “Saya kira itu bagian dari akuntabilitas publik terhadap penggunaan APBD,” imbuhnya.
Masyarakat berhak tahu IKM/UMKM mana saja yang ditunjuk menyiapkan keperluan JPS. “Lalu produk apa saja yang dibelanjakan dari JPS,” ulasnya.
Selain itu, penting menjelaskan berapa harga peritem barang. Pria yang akrab di sapa Yongki itu pada dasarnya mengapresiasi pemerintah melibatkan IKM/UMKM. “Pelibatan UMKM sangat baik, tapi akan lebih baik juga dijamin standar mutu,” singgungnya.
Motiviasi pemerintah mendorong IKM/UMKM sebagai penyangga ekonomi lokal di NTB dinilai bagus. Tetapi tetap harus diperioritaskan kualitas produk yang dipilih. “Salah satunya ada jaminan produk itu aman dan higienis dari BPOM,” Tegas Anggota Komisi V DPRD NTB itu.
Dorongan lainnya muncul dari anggota DPRD NTB Made Slamet. “Seharusnya jelas jangan sampai UKM dijual-jual, umumkan saja UKM mana tempat beli supaya jelas semua,” kata politisi PDIP NTB itu.
Belakangan, program JPS ala pemprov NTB dibayangi isu tak sedap. “Ada isu bahwa pengadaan monopoli dikelola oleh oknum-oknum tertentu,” ungkapnya.
Sehingga pada akhirnya JPS bukan menyelamatkan ekonomi daerah, malah membuat kenyang segelintir orang. “Ada harga tidak sesuai pasar,” imbuhnya.
Made mencontohkan harga telur Rp 1600/butir. “Kalau dibeli dalam jumlah banyak bisa dapat Rp 1000 sampai Rp 1100 perbutir,” ujarnya.
Cari-cari keuntungan di tengah bencana dinilai tidak manusiawi. Bahkan pemerintah telah mewanti-wanti sanksi tegas bila berani memainkan harga di tengah bencana. “Ada isu (lainnya) dari harga barang sampai masyarakat penerima sudah dikapling orang-orang dekat semacam Stafsus,” bebernya.